smilinghillbatam.com

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD blak blakan mengungkapkan korupsi zaman now. Korupsi di era reformasi dinilai semakin meluas dan semakin tak terkendali. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang belum disahkan saja mampu menjadi ladang para wakil rakyat sebagai proyekan untuk mencari uang haram.

"Sekarang itu APBN sebelum jadi aja sudah dikorupsi. Jadi uangnya belum ada sudah di begitu kan. Itu yang saya katakan bahwa korupsi sekarang itu semakin gila," kata Mahfud saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021) lalu. Ia pun mencontohkan modus korupsi dalam perencanaan APBN. Para wakil rakyat nantinya bakal melobi perusahaan swasta atau kepala daerah dalam permainan anggaran yang bakal digelontorkan pemerintah.

Misalnya, kepala daerah ingin membangun jalan raya namun tidak memiliki biaya yang cukup dari anggaran daerah. Nantinya, para wakil rakyat dapat memasukkan kebutuhan anggaran itu untuk diajukan ke pemerintah. Namun dengan syarat, kepala daerah tersebut dapat memberikan fee dari nilai anggaran yang sebagai imbalan lobi tersebut.

"Bupati pengen bikin jalan dari kabupaten Kudus ke mana misalkan. Berapa anggarannya? Rp700 miliar oke dimasukkan APBN bayar di depan 7%. Itu yang terjadi sampai akhirnya seorang Bupati di luar Jawa itu sudah bayar tapi tidak masuk APBN. Teriak lalu ketahuan bahwa dia sudah bayar ke seorang anggota DPR dan ditangkap lalu masuk penjara," ungkapnya. Padahal, kata Mahfud, masyarakat Indonesia mengharapkan saat runtuhnya pemerintahan Soeharto dapat memperbaiki masalah KKN. Namun yang terjadi justru sebaliknya, korupsi semakin meluas.

"Dulu itu (korupsi) terkoordinir. Sekarang bapak lihat ke DPR korupsi sendiri, Mahkamah Agung korupsinya sendiri, Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD semua korupsi sendiri sendiri," tukasnya.